perlindungan masyarakat. DPR RI sedang menggodok dua rancangan undang-undang terkait kepentingan hukum masyarakat hukum adat, yaitu RUU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (kemudian disebut RUU PPMA). perlindungan masyarakat

Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng 9. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan di Kabupaten Lamongan. Ketentuan ini. Segera bahas dan sahkan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi publik dan Masyarakat Adat, dengan prosedur yang sederhana dan punya. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau c. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; b. melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Skim Perlindungan Kesihatan Masyarakat dahulunya Skim Perlindungan Nasional B40 mula diperkenalkan oleh Kerajaan pada pembentangan Bajet 2019. Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk membantu masyarakat rentan yang terdampak pandemi, khususnya di masa. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020. perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi: a. (2) Setiap orang dan/ atau badan usaha mempunyai hak untuk mendapatkan Pelindungan terhadap ancaman bahaya,. 1. Janji tersebut sedikit terobati ketika DPR RI di Komisi II telah memasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional. b. 1 April 2020: 55 - 71 oleh pemegang kekuasaan (pemerintahan dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditunjukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai. Sejarah. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa. 10 Tahun 2010 Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan Pertahanan Sipil atau Hansip. Karena pada kedua strategi ini khusus membahas fokus, program dan kegiatan berdasarkan potensi bencana- bencana yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. A. Mereka yang Masyarakat di Desa/Kelurahan. 1. Melansir kemkes. Undang-Undang Nomor 39. Guna. 13. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK. prinsip ketibum dan ketentraman masyarakat adalah perlindungan HAM, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan. 1. Dalam ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. RUU Masyarakat Adat, katanya, mencoba mengurai jebakan sektoralisme masa lampau hingga upaya perlindungan masyarakat adat jadi lebih jelas. Tamansiswa No. Dengan demikian maka pertanggung jawaban dari pelaksanaan kegiatan kemanan dan ketertiban satuan perlindungan masyarakat nantinya akan dipertanggung jawabkan ke kepala bidang. 2) Masyarakat memerlukan perlindungan. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menggunakan kata pelindungan sebagai namanya, alih-alih perlindungan. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Beberapa para ahli memberikan definisi hukum yang di antara lain:9 a. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (disingkat LPAI ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada ranah perlindungan anak di. Nomor. Perbedaan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya burung walet di Kota Palangka Raya pada dasarnya secara ekonomi berdampak positif karena merupakan sumber. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor. Kata Kunci: Hutan; Masyarakat Hukum Adat;. s. (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat diperlukan guna melaksanakan kegiatan penanganan bencana dengan mengurangi, memperkecil akibat bencana, dan pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan Bagikan. Meski begitu, hak asasi manusia. Tentang. dan. 3 c. Bantuan Sosial. . Jakarta - Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sub Direktorat Perlindungan Masyarakat, telah melaksanakan Rapat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Linmas Dalam Rangka Pencapaian Mutu SPM Sub Urusan Trantibum pada hari jumat, 23 April 2021 bertempat. di dalam UU Hak Cipta. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. abstrak :ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Bupati mcnetapkan Masyarakat Hukurn Adat BCCUt1i dcngan laporan hasil validasi yang digcrahkan olch Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam bcntuk Keputusan Bupatí. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Tujuannya agar lembaga. COM | #Permendagri 26 Tahun 2020 | Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada tanggal 12 Mei 2020. Memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar,. Dapat dipahami bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang masyarakat hukum adat, kearifan local, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. JAKARTA, KOMPAS. Untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ubi societes ibi ius), hukum ada sejak masyarakat ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Permendagri Nomor 84 Tahun 2014. Terima kasih atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera. ID: Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 melalui link di bawah ini:Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat 219 f Vol. Langkah -langkah kesehatan masyarakat dan sosial lain meliputi tes, isolasi, pelacakan kontak, karantina, ventilasi yang memadai di tempat -tempat dalam ruangan, penjagaan fisik minimal 1 meter, kebersihan tangan, dan etiket bersin dan batuk. l. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak. Judul yang di angkat yaitu PERLINDUNGAN HUKUM TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat). begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman dan tentram apabila. 11. Kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat,Tak hanya itu. 58 | Jurnal Yudisial Vol. A. Satuan Perlindungan Masyarakat atau disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/ Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan. Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser; Mengingat : 1. 28/2014 yang lebih banyak menyorot peran Dinas Kebudayaanyaitu “perlindungan” yang dapat diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan, serta proses melindungi dan “hukum” yang berarti peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat. Perlindungan masyarakat dari peredaran pangan yang tidak aman merupakan jaminan yang harus didapat masyarakat sebagai konsumen. Rahmi Yuningsih Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan. 1. ABSTRAK: masyarakat hukum adat dengan nilai-nilai adat yang dimilikinya merupakan komunitas yang sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan untuk kesej ahteraan masyarakat. Faizal, S. 2. mereka dipaksa angkat kaki dari wilayah adatnya karena tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. 3 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Panca Simanjuntak Resmi Sandang Bintang 3. UU No. A. Sos. 3. Penyelenggaraan negara hukum oleh lembaga hukum sebagai lembaga sosial memiliki aturan main tersendiri yang harus dilaksanakan. 2. ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi; Dan bahwa untuk mewujudkan kondisi harus diciptakan ketenteraman dan ketertiban umum; Sehingga sesuai Pasal 12 ayat (1). Penelitian ini menjadi sangat penting karena tidak banyak masyarakat tradisional yang mempertahankan hak asal-usulnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat budidaya burung walet. Janji tersebut sedikit terobati ketika DPR RI di Komisi II telah memasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional. “Pemerintah seharusnya mengakui, menghormati dan melindungi keberadaan pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat untuk menguasai, mengatur, mengelola dan memanfaatkan hutan adat,” kata Franky Samperante, Direktur Eksekutif. 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Berdasarkan siaran resmi yang diterima Kompas. Senang 75% Puas 7%. 4 Jimly Ashiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta, 2003 hal. Penyusunan perda perlindungan masyarakat adat tak mudah, satu. id. Penilaian masyarakat terhadap Polri dari kultur pelayanan, perlindungan, dan penegakkan hukum yang dipraktekkan oleh Polri. GO. Disini pengertian peran serta. Lokasi sampel didasarkan kepada Stratified Random Sampling yaitu dibagi menjadi 7 tipologi karakteristik yang 1) Daerah Otonom hasil. Seminar yang diselenggarakan pada Selasa. SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan favorit, tentunya persaingan untuk bisa lolos menjadi Praja IPDN cukup ketat. Namun, hingga kini, apakah RUU MHA tersebut mengakomodir persekutuan masyarakat adat versi Van Vollen Hoven, ataukah pula PMA sebagaimana tertera dalam penjelasan UUD 1945. Kamis, 5 Agustus 2021 12305 kali. Skripsi ini yang berjudul:Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pacsa Undang Undang Cipta kerja. Polisi bertugas untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Hak. perlindungan hukum bagi masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu:34 a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat: Tanggal Ditetapkan: 28-Nov-14: Tanggal Diundangkan: 28-Nov-14: Berlaku Tanggal: Sumber: BN. Faktor Pendukung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dimana daerah telah menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat, hal ini terlihat. Perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan bantuan berbagai peraturan. b. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penangangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial. 9. Perlindungan hukum adalah kata yang sering didengar apabila seseorang terlibat dalam suatu kasus hukum. Rating. pdf. Pasal yang menyentuh pada Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat perlindungan masyarakat adat pada Raperda Baduy dan 2) Perda Kabu-paten Lebak No. TENTANG DATABASE PERATURAN. lpai. masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. MASYARAKAT. Dalam artikel Pemerintah Sederhanakan Ketentuan Kepemilikan Hak Ulayat untuk Masyarakat Adat, prosedur keseluruhan untuk menetapkan komunitas hukum adat dan hak atas tanah ulayatnya kini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (“Permendagri. 1) Pegertian Perlindungan Hukum Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat 219 f Vol. LPAI berperan dalam memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan sejak pendiriannya pada. masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan. Materi Perlindungan Masyarakat. 11/2014 ditetapkan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta. Budaya Daerah tersebut antara lain adalah: 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pasal 13 Pember-dayaan Masyarakat Hukum Adat (1) Penyelenggaraan kebudayaan Kasepuhan. , M. 07 Juli 2014. H. UU Otonomi Khusus juga telah mengakomodasi spirit advokasi masyarakat adat. Nomor 874 Tahun 2012. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya. (2) Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapatPerlindungan Hak-hak Tradisionalnya. Jakarta, Direktorat Polisi Pamong Praja , Ditjen Bina Adwil Kemendagri telah melaksanakan Rapat Pemutakhiran Data Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Pelindungan Masyarakat pada hari Senin sampai dengan Rabu pada tanggal 18 – 20 April 2022 bertempat di hotel Milleniun Jakarta Peserta rapat terdiri dari pejabat tingkat pusat. (2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian teknis/inspektorat utama/ inspektorat lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pelindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat yang dibuat oleh Rizky P. 17 Menurut Muchsin, perlindungan hukum2014. 1. 32/ 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Berkaca dari hal ini, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) menyelenggarakan Seminar Online bertajuk “Status Hukum Atas Eksistensi Masyarakat Adat di Kabupaten Kuningan”. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat; b. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. termasuk Perlindungan Masyarakat” sebagai komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana dan memperkecil akibat malapetaka. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian 1. Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Urusan pemerintahan absolut: Dibuat dan. Tambrauw No. merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). JAKARTA, KOMPAS. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upayaKepala Bidang Perlindungan Masyarakat MIKELSON DAMEK, ST. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum. Masyarakat Adat” Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak. H. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN. PENGERTIAN UMUM MASYARAKAT HUKUM ADAT Masyarakat adat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat, sebagaimana lazimnya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. PP 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Medan - Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat disahkan oleh DPRD Tapanuli Utara dalam sidang paripurna, Rabu, 16 Desember 2020. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw;. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, maka hukum seyogyanya dilaksanakan secara nyata. Juru. 1 jam yang lalu. com - Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Beka Ulung Hapsara menilai, perlindungan HAM terhadap masyarakat adat terkait konflik agraria cenderung dipinggirkan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. mengelola dan melindungi Lingkungan hidup masyarakat adat secara lestari dan berkelanjutan. Sasaran program bantuan sosial adalah masyarakat miskin dan rentan. Kemendagri, Peraturan Menteri. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapatpengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Program Perlindungan Sosial Selama PPKM 21 Jul 2021. Cit. masyarakat – penyelenggaraan – ketenteraman – ketertiban - pelindungan. Metode penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pasal 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dariMenuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia POLICY BRIEF RUU MASYARAKAT ADAT Edisi Kedua, Februari 2020. mewujudkan perlindungan konsumen. Kemudian disamping itu, fenomena/masalah yang terjadi masih ada pro dan kontra tentang hirarki kelembagaan adat diantara pemangku adat. Dokumen Peraturan : Permendagri No. KOMPAS. posisi masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi dan dihormati. Respons Perlindungan Sosial Mei 2020 Respons perlindungan sosial terhadap pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang: Memperkuat ketahanan dengan membangun perlindungan sosial universal Pandemi COVID-19 berfungsi merupakan seruan untuk mengingatkan masyarakat global akan pentingnya mempercepat. J. Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik . Pengakuan masyarakat adat. Memotret permasalahan tersebut, Kemenko Polhukammelalui Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa menggelar Rakornas Pelakasanaan Regulasi Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak-Hak masyarakat hukum adat adalah “hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Sejak adanya reformasi yang terjadi pada tahun 1998, banyak aturan yang muncul untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya (Dewi. STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA. Pekalongan Tahun 2018-2019 . Dalam bidang hukumistilah ini. 7 No. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM VAKSINASI COVID-19. No 1.